Substitutive Authority Of Minority Shareholders In The Dissolution Of A Limited Liability Company In The Event Of A Vacuum Of Power Within The Board Of Directors
DOI:
https://doi.org/10.33751/jhss.v10i2.118Keywords:
Minority shareholders, Legal authority, Dissolution of a corporation, Extraordinary General Meeting of Shareholders, Liquidation; Company LawAbstract
In the practice of limited liability companies, situations often arise where the Board of Directors no longer performs its management functions, causing the company’s decision-making mechanisms to reach an impasse. This situation places minority shareholders in a vulnerable position, even though Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has, in principle, provided them with protections and scope of authority. This study aims to analyze the legal authority of minority shareholders in filing a request to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the agenda of dissolving the company, as well as to examine the mechanisms for the dissolution and liquidation of the company when the Board of Directors no longer fulfills its obligations. The method used is a normative legal approach through an examination of legislation, legal doctrine, and court decisions, specifically the Mataram District Court Decision No. 21/Pdt.P/2022/PN Mtr as a case study. The research findings indicate that minority shareholders possess legal authority—both substitutive and procedural—to initiate the convening of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) through a court order as a means of restoring decision-making mechanisms that have stalled due to the Board of Directors’ negligence. The subsequent liquidation mechanism further confirms that executive authority is fully transferred to the liquidator upon appointment, so that the role of minority shareholders is limited to a supervisory function to ensure the accountability of the liquidation process without taking over management functions.
References
[1] M. Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Hukum. Bandung: Alumni, 2006.
[2] A. Yani and G. Widjaja, Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
[3] Sudaryat, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap sebagai Direksi terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan,” J. Bina Mulia Huk., 2020.
[4] Y. Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
[5] D. M. Putra, “Mekanisme Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007,” J. Ilmu Huk., vol. 8, no. 2, 2019.
[6] R. Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
[7] M. Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. Bandung: CV. Utomo, 2005.
[8] B. Nugroho, Analisis Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
[9] D. Putra, “Mekanisme Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007,” J. Ilmu Huk., vol. 8, no. 2, 2019.
[10] L. Paromita, “RUPS oleh Komisaris: Wajibkah Penetapan Pengadilan?,” litaparomitasiregar.id. Accessed: Nov. 28, 2025. [Online]. Available: https://litaparomitasiregar.id/rups-oleh-komisaris-wajibkah-penetapan pengadilan/#:~:text=Jadi%2C dalam situasi di mana,penetapan atau izin dari pengadilan.
[11] H. Bambang, Corporate Governance dan Praktik Bisnis di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2019.
[12] Elvaretta, A., Afriana, A. and Faisal, P., 2025. Kepastian Hukum Kedudukan Pemegang Saham Akibat Putusan Pembatalan Akta Pemindahan Saham Oleh Pengadilan. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(1), pp.183-187.
[13] Sari, R. A., Rahmawati, E., & Yuanitasari, D. Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(06), 2352-2360, 2023.
[14] Muhlis, Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2010.
[15] Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2020.
[16] H. Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
[17] Harmovinsah, Metode Penelitian: Modul 4, Pusat Bahan Ajar dan E-Learning. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
[18] B. Ashshofa, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
[19] L. Purnomo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,” Universitas Islam Indonesia, 2016.
[20] UURI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” 2007
[21] S. Gayatri, Sunaryo, and D. Eka R, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia,” Pactum Law J., vol. 1, no. 2, pp. 170–180, 2018.
[22] D. Rahmawati, B. Nasution, and M. Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas,” Iuris Stud. J. Kaji. Huk., vol. 2, no. 1, pp. 34–48, 2021.
[23] A. K. Pertiwi, “Penyelesaian Deadlock Akibat Kepemilikan Saham Berimbang: Perbandingan Pengaturan di Indonesia Dengan Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Belanda,” Universitas Indonesia, 2022.
[24] Sheerleen and M. I. F. Rahayu, “Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang,” Syntax Lit. J. Ilm. Indones., vol. 9, no. 4, pp. 2304–2322, 2024.
[25] Z. Z. K. Mada, “Analisis yuridis keputusan rapat umum pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham yang seimbang pada perseroan terbatas,” J. Huk. dan Kesejaht. Univ. Al Azhar Indones., vol. VIII, no. 01, pp. 1–15, 2023.
[26] P. I. Hapsari, “Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan (Studi Putusan Nomor: 534K/PDT/2014),” Universitas Brawijaya, 2019.
[27] W. Ariesta, “Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan,” E-Journal Unmeras, pp. 1–23, 2020.
[28] A. Riyanto, “Melindungi Pemegang Saham Minoritas Dengan Shareholders Agreement (SHA),” business-law.binus.ac.id. Accessed: Dec. 09, 2025. [Online]. Available: https://business-law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/?utm_source
[29] Devianti, V. R., Suryanti, N., & Afriana, A. Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diajukan Oleh Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Saham Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan, vol.2, no.12, pp.1-19, 2024.
[30] Yuris, “Syarat dan Prosedur Pembubaran Perusahaan,” yuris.co.id. Accessed: Dec. 09, 2025. [Online]. Available: https://yuris.co.id/blog/syarat-dan-prosedur-pembubaran-perusahaan?utm_source
[31] M. R. Nugraha, “Prosedur Likuidasi Perseroan Terbatas,” Hukumonline.Com. Accessed: Dec. 09, 2025. [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-likuidasi-perseroan-terbatas-lt52d60272898d1/?utm_source
[32] K. Y. Riesvandha, N. Y. Simangusong, and D. E. Ruung, “Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” J. Ilm. Wahana Pendidik., vol. 11, no. 6, pp. 89–102, 2025.
[33] JPN, “Prosedur Pembubaran PT,” halojpn.kejaksaan.go.id. Accessed: Dec. 09, 2025. [Online]. Available: https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-HVKF?utm_source
[34] M. L. B. Putri, “Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Demi Kepastian Hukum,” FKPH Brawijaya. Accessed: Dec. 09, 2025. [Online]. Available: https://fkphbrawijaya.or.id/docs/kedudukan-pemegang-saham-minoritas-dalam-perseroan-terbatas-demi-kepastian-hukum/?utm_source
[35] W. A. Haryono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Peralihan Saham Dengan Akta Pengakuan Utang,” J. IUS, vol. 4, no. 3, pp. 398–406, 2016.
[36] A. A. G. R. B. Djelantik and P. D. Y. Utami, “Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dengan Kepemilikan Saham Berimbang Pada Perseroan Terbatas,” J. Media Akad., vol. 2, no. 12, 2024.
[37] S. Repowijoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas,” prasetya.ub.ac.id. Accessed: Dec. 09, 2025. [Online]. Available: https://prasetya.ub.ac.id/disertasi-repowijoyo-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-saham-minoritas/?utm_source
[38] P. Listyana, “Tanggung jawab perseroan terbatas dalam likuidasi,” J. Ilmu Huk. Kenotariatan Fak. Huk. Unpad, vol. 4, no. 2, pp. 332–349, 2021.
[39] R. A. Al-Aqib, A. F. Mandala, and J. Jorgi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Perseroan,” J. Ilmu Hukum, vol. 14, no. 1, 2023.
[40] R. Emilia and P. D. Y. Utami, “Perlindungan pemegang saham minoritas apabila tidak diikutsertakan direksi pada pengambilan keputusan sirkuler,” J. Media Akad., vol. 3, no. 9, 2025.
[41] A. Gunawan, S. Ahmad, and A. N. Shebubakar, “Solusi Hukum Atas Deadlock RUPS dalam Kepemilikan Saham 50 : 50 Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Lbj dan Nomor: 531/Pdt.P/2022/PN Dps.,” JIHHP J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit., vol. 5, no. 6, pp. 5037–5049, 2025.
[42] D. Rahmawati, B. Nasution, Sahaidi, and M. Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,” J. Kajian Hukum, vol. 2, no. 1, 2021.
[43] Purnomo, L. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
